Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten
Kepulauan Sangihe di era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini,
tiga strategi utama pembangunan jangka menengah Kabupaten
Kepulauan Sangihe, yang akan diterapkan secara berkesinambungan
yakni; pemihakan, percepatan, dan pembenahan, diharapkan mampu
mengantisipasi berbagai permasalahan, tantangan dan peluang
pembangunan secara internal maupun eksternal dalam lima tahun ke
depan.
Pemihakan
Strategi ini dianggap sebagai salah satu pendekatan paling
tepat untuk percepatan pembangunan jangka menengah
di Kabupaten Kepulauan Sangihe karena beberapa alasan berikut:
Pertama, strategi pemihakan berhubungan erat dengan empat
karakteristik utama kabupaten ini. Sebagai contoh, pendekatan
pemihakan mengacu pada pola pembangunan yang berpihak
pada pengembangan wilayah terisolasi dan terpencil. Sebagai
daerah perbatasan, Kabupaten Kepulauan Sangihe masih
menyandang predikat sebagai wilayah terpencil dan terisolasi,
terutama akibat masih minimnya keberpihakan pembangunan
bagi wilayah perbatasan. Selain itu, pendekatan pemihakan juga
berarti fokus pembangunan mengarah pada daerah-daerah
miskin, tertinggal dan rentan terhadap ancaman bencana alam.
Sehubungan dengan hal ini, Pemerintah Republik Indonesia telah
menetapkan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai salah satu
wilayah tertinggal dan miskin yang ditandai dengan minimnya
sarana dan prasarana transportasi, telekomunikasi, ekonomi dan
layanan masyarakat. Wilayah ini juga dikenal sebagai daerah
rawan bencana karena terletak pada alur gunung berapi.
Selanjutnya, pendekatan pemihakan juga mengandung makna
bahwa pembangunan harus berpihak pada wilayah-wilayah yang
selama ini belum banyak tersentuh oleh pembangunan, terutama
pulau-pulau kecil di wilayah perbatasan. Sebagai daerah
kepulauan dengan sebagian pulau berbatasan dengan negara
lain (Pilipina) dan sebagian besar tidak berpenghuni (73%),
Kabupaten Kepulauan Sangihe mutlak membutuhkan pendekatanpendekatan
pembangunan yang berpihak pada pembangunan
berbasis kepulauan. Hal ini amat penting yang penting artinya
tidak saja pada skala lokal, maupun regional tetapi pada tingkat
nasional karena posisi strategisnya. Ciri-ciri wilayah seperti ini secara
tegas menyiratakan bahwa tidak ada cara lain yang lebih efektif
dan efisien untuk membangun Kabupaten Kepulauan Sangihe,
kecuali dengan menerapkan pendekatan-pendekatan
pembangunan yang berpihak pada empat karakteristik wilayah
kabupaten ini. Dengan demikian, strategi pemihakan memiliki nilai
strategis untuk pembangunan jangka menengah Kabupaten
Kepulauan Sangihe.
Kedua, pemihakan sangat krusial bagi pembangunan pulau-pulau
kecil yang umumnya rentan terhadap perubahan kondisi
lingkungan akibat berbagai aktivitas manusia. Seperti halnya ciri-ciri
utama pada kebanyakan pulau-pulau kecil, secara umum pulaupulau
kecil di Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki
keanekaragaman hayati, termasuk spesis endemik yang cukup
tinggi, namun sangat rentan terhadap perubahan alam akibat
daya dukung lingkungan sangat terbatas. Perubahan-perubahan
ini umumnya turut dipicu oleh aktivitas manusia seperti
penambangan karang, penebangan hutan termasuk hutan
mangrove dan lain sebagainya. Selain itu, keterbatasan fasilitas
pendukung untuk pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya
secara berkelanjutan, terutama dukungan ilmu pengetahuan dan
teknologi, maupun instrumen untuk pengawasan sumberdaya yang
dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Sangihe masih sangat tidak
memadai. Akibatnya, eksploitasi sumberdaya yang berlangsung
secara tidak terkendali telah memicu kerusakan lingkungan cukup
serius di Kabupaten ini.
Ketiga, pendekatan pemihakan penting untuk memperkecil
kesenjangan antara wilayah relatif cepat berkembang dengan
pulau-pulau kecil di wilayah perbatasan. Pada tahapan ini,
pemihakan akan diarahkan untuk memperbaiki dan memperkuat
berbagai program pemerintah dalam membangun pulau-pulau
kecil di derah perbatasan. Sebagai contoh, program-program yang
selama ini umumnya belum disertai dengan komitmen yang kuat,
alokasi dana dan upaya-upaya konkrit ke arah pembangunan
pulau-pulau kecil. Akibatnya, upaya-upaya pembangunan wilayah
kepulauan termasuk Kabupaten Kepulauan Sangihe belum mampu
memberikan hasil-hasil yang membagakan. Untuk mencapai tujuan
ini, pemihakan akan ditujukan untuk pembangunan pulau-pulau
kecil di wilayah perbatasan dengan melibatkan pengelolaan
pulau-pulau kecil secara integratif.
Pembenahan
Strategi penting lainnya yang akan mendukung program
pembangunan jangka menengah di Kabupaten Kepulauan
Sangihe adalah pendekatan pembenahan yang akan diarahkan
pada sejumlah aspek penting dan strategis bagi pembangunan
Kabupaten Kepulauan Sangihe berikut ini:
Pembenahan dibutuhkan untuk reformasi di bidang pemerintahan.
Pada tahapan ini, pembenahan akan diarahkan pada reformasi
institusional, mekanisme dan kinerja pelayanan dari berbagai
institusi publik berdasarkan prinsip good governance dan clean
government sehingga semua institusi ini dapat berperan optimal
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aspek lain yang
akan dibenahi antara lain, regulasi–regulasi daerah yang dinilai
tidak relevan dengan penyelenggaraan otonomi daerah akan
disesuaikan dan pada saat bersamaan regulasi baru yang akan
mendukung percepatan pembangunan daerah akan disusun.
Selain itu, pembenahan terkait dengan struktur pemerintahan dan
kondisi wilayah sehubungan dengan pemekaran-pemekaran
wilayah baru seperti kabupaten, kota bahkan propinsi perlu
dilakukan. Selanjutnya, sudah saatnya pemerintah daerah
menerapkan prinsip miskin struktur kaya fungsi, rekruitmen PNS dan
promosi pejabat berdasarkan kompetensi dan track record.
Terakhir, pembentukan institusi yang akan menangani masalah
terkait dengan bencana alam seperti sistem peringatan dini,
evakuasi bencana dan lain sebagainya perlu diantisipasi oleh
pemerintah daerah.
Pembenahan terkait dengan pembangunan ekonomi di wilayah
perbatasan juga krusial. Beberapa aspek seperti penyediaan
infrastruktur dasar dan perjanjian-perjanjian serta kesepakatan
perdagangan seperti Border Crossing Agreement akan dijadikan
target pembenahan utama dalam mendukung pembangunan
ekonomi di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selain itu, pembenahan
juga akan ditujukan untuk memangkas kebijakan-kebijakan dan
regulasi penyebab biaya ekonomi tinggi, rencana tata ruang
wilayah (RTRW), penyiapan master plan di setiap bidang
pembangunaan sektor-sektor ekonomi strategis. Upaya-upaya
strategis lainnya adalah penyiapan lokasi-lokasi industrial estate,
kemudahan pengurusan pertanahan, penciptaan insentif untuk
investor serta penerbitan perda investasi daerah.
Pembenahan juga dibutuhkan untuk pemanfaatan dan
pengelolaan sumberdaya sehingga pemanfaatan berkelanjutan
dapat dicapai. Dalam konteks ini, penyesuaian regulasi-regulasi
daerah dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi yang
mengatur tentang pemanfaatan sumberdaya dan lingkungan
hidup serta upaya-upaya konkrit yang bertujuan untuk
menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap lingkungan hidup
perlu ditetapkan mengingat degradasi lingkungan yang terus
berlangsung di kabupaten ini.
Percepatan
Percepatan pembangunan diarahkan pada
pengembangan kegiatan-kegiatan sektor riil dan sektor ekonomi
unggulan dengan mengacu pada konsep pengembangan klaster
(SK Bupati Nomor 167 Tahun 2005) atau satuan wilayah
pengembangan. Pembangunan berbasis klaster ini diharapkan
tidak saja akan mampu mengurangi kesenjangan di antara klaster
terutama klaster-klaster seperti Pulau Sangihe Besar dan Siau
dengan Klaster Perbatasan atau Tatoareng, lebih dari itu
pembangunan berbasis klaster ini mampu menciptakan lapangan
pekerjaan baru yang pada gilirannya dapat mengurangi jumlah
pengangguran. Pemerataan pembangunan di tiap klaster akan
diupayakan dengan memperhatikan secara cermat karakteristik
masing-masing satuan wilayah pengembangan. Adapun sektorsektor
seperti perikanan dan kelautan, pariwisata dan pertanian
menjadi sektor-sektor unggulan. Pada tahap ini, fokus utama
implementasi kebijakan daerah diarahkan pada pengembangan
program kegiatan di sektor riil dan sektor ekonomi unggulan.
Program-program kegiatan ditujukan untuk menciptakan kondisi
ekonomi yang kondusif dan kompetitif dan mampu menari investasi
baru dari sektor swasta dalam rangka menciptakan lapangan kerja
baru dan mengurangi penduduk miskin serta jumlah
pengangguran. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi dalam bentuk e-commerce, penguatan kelembagaan
dan adopsi standar mutu bertaraf internasional dalam rangka
perbaikan kualitas produk andalan seperti pertanian, perikanan
dan lain sebagainya akan diterapkan guna menunjang
percepatan pembangunan perekonomian Kabupaten Kepulauan
Sangihe. Selain itu, percepatan pembangunan juga perlu
didukungan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehubungan
dengan hal ini, pendirian perguruan tinggi yang akan mendukung
pengembangan berbagai sektor andalan merupakan syarat
mutlak. Selanjutnya, percepatan pembangunan takkan tercapai
tanpa dukungan infrastruktur yang memadai. Dengan demikian,
pengembangan berbagai sarana dan prasarana merupakan salah
satu kebutuhan mendesak termasuk dalam pembangunan jangka
menengah.
Melalui tiga pendekatan utama pembangunan daerah yang
dilakukan secara simultan dan didukung dengan komitmen
pembiayaan serta konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan
dan pengawasan diharapkan sejumlah masalah jangka pendek
dan menengah yang sedang dihadapi oleh Kabupaten Kepulauan
Sangihe dapat dipecahkan. Sudah tentu, konsistensi dan komitmen
pemerintah daerah untuk mewujudkan seluruh program dan
kegiatan yang telah ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
ke depan (2007 - 2011) sangat dibutuhkan.
Adapun sejumlah aspek penting pendekatan-pendekatan
pembangunan tersebut di atas berlandaskan pada prinsip berikut:
a. Berorientasi pada masyarakat. Masyarakat didaerah adalah
pelaku sekaligus pihak yang mendapatkan manfaat dari
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sehingga
program pembangunan diarahkan untuk kegiatan yang
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan praktis dan strategis
masyarakat yang hasil dan dampaknya dapat dirasakan
langsung oleh masyarakat;
b. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Proses perencanaan
pembangunan, pelaksanaan sampai kepada pengawasan
melibatkan masyarakat. Sehingga aspirasi, kebutuhan daerah
dan masyarakat terakomodir dan hasil-hasil pembangunan
dapat dinikmati secara langsung serta dapat memberdayakan
masarakat;
c. Sesuai dengan Adat dan Budaya masyarakat. Pengembangan
kegiatan dilaksanakan dengan memperhatikan adat, budaya
dan norma-norma yang terpelihara dan berkembang dalam
masyarakat sebagai sebuah kerifan lokal yang memperkaya
kasanah budaya bangsa dalam kerangka orientasi lokal,
nasional, regional, dan global;
d. Berwawasan Lingkungan. Pengelolaan dan pemanfaatan
sumberdaya daerah harus berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan. Prinsip ini mempertimbangkan dampak kegiatan
terhadap kondisi lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya
masyarakat didaerah dalam jangka pendek, menengah dan
panjang;
e. Tidak diskriminatif. Pelaksanan pembangunan tersebar
keseluruh wilayah kecamatan, kampung/kelurahan sesuai
pengembangan 6 klaster wilayah kepulaun serta tidak
diskriminatif sara. Sehingga tidak akan bias pada kepentingan
tertentu.
f. Kemitraan. Pelaksanaan pembangunan berdasarkan prinsip
kemitraan antara masyarakat, swasta dan pemerintah.
g. Berbasis Pemerintahan yang bersih. Penyelenggaraan
pemerintahan berbasis pada clean governments dan good
governance;
h. Anggaran berbasis kinerja. Pengelolaan anggaran
dilaksanakan berdasarkan sistim anggaran berbasis kinerja.
sumber : sangihe.go.id
Komentar